Korban Pinjol Ilegal di Sarankan Tidak Usah Membayar

Pemerintah semakin serius memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Setelah pada Agustus kemarin pemerintah menutup `151 lembaga keuangan abal-abal yang tidak berizin, terbaru pernyataan keras dilontarkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang mengatakan untuk tidak membayar tagihan pinjol ilegal bagi masyarakat yang sudah kadung menjadi korban.

Perang terhadap aktivitas keuangan ilegal sebenarnya sudah lama digaungkan dan dijalankan oleh pemerintah. Pada tahun 2007 silam, pemerintah secara resmi membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi yang terdiri dari berbagai macam lembaga dan kementerian.

Tujuannya adalah untuk memerangi aktivitas investasi dan juga pinjaman ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat umum. Mahfud menambahkan, jika nanti kemudian para korban mendapatkan intimidasi, teror ataupun ancaman dari pinjol ilegal, langsung laporkan ke polisi dan minta perlindungan dari polisi.

Namun memang, langkah paling baik yang bisa dilakukan adalah dengan tidak menjalin hubungan dengan pinjol ilegal. Karena pada akhirnya kamu hanya akan mendapatkan masalah.

(Baca juga: Daftar Promo Kartu Kredit BRI Oktober 2021, Banyak Diskon!)

Dorong Pinjol Resmi Untuk Berikan Bunga Murah

Untuk lebih memaksimalkan layanan keuangan digital lewat kehadiran pinjol yang terdaftar di OJK, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengimbau bagi para penyedia layanan keuangan untuk bisa memberikan suku bunga yang lebih murah terhadap masyarakat.

Hal itu dimaksudkan agar kehadiran lembaga keuangan anyar tersebut bisa lebih cepat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai catatan, saat ini maksimal suku bunga pinjaman yang boleh diberikan adalah 0,8% per hari.

Selain itu, dalam waktu dekat OJK juga bakal merilis aturan di industri keuangan digital, khususnya bagi penyedia pinjaman online alias peer to peer lending terkait aktivitas penagihan.

Lewat aturan yang akan diterbitkan ini, penyedia pinjol resmi diharapkan dapat terhindari dari hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat. Untuk mempersempit ruang gerak pinjol ilegal, pemerintah juga berencana melakukan moratorium izin penyelenggara pinjaman online.

Sepanjang Tahun Ini, Penyaluran Dana Capai Rp101 Triliun

Sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2021, jumlah penyaluran dana lewat lembaga pinjaman online yang terdaftar dan tercatat di OJK sudah mencapai Rp101,51 triliun. Dana sebesar itu disebarkan pada 237,63 juta entitas.

Adapun wilayah yang paling tinggi penyebarannya adalah Pulau Jawa dengan nilai mencapai Rp82,83 triliun atau mencapai 81,50% dari total penyaluran. Jika dibagi secara sektor, penyaluran dana untuk sektor produktif mencapai Rp52,69 triliun atau sekitar 51,8% dari total penyaluran.

Dari situ terlihat bahwa mayoritas pengguna dana adalah masyarakat yang menggunakannya untuk hal-hal bersifat produktif, seperti pinjaman modal usaha, pinjaman untuk dana pendidikan dan sebagainya.

(Baca juga: Tips Liburan Gratis Dengan Kartu Kredit. Cobain yuk!)

Nikmati kemudahan akses pendanaan di Finpedia

Kamu yang saat ini membutuhkan dana cepat untuk ragam kebutuhan, bisa mengakses Finpedia.id. Katalog finansial itu menyediakan ragam produk keuangan dari lembaga perbankan, pembiayaan maupun peer to peer lending.

Mulai dari kartu kredit, kredit tanpa agunan, pinjaman modal usaha, pinjaman instan, pinjaman dana darurat, pinjaman dengan agunan sampai program cicilan biaya pendidikan bisa didapatkan dengan mudah di Finpedia.id.

Disana kamu bisa melihat informasi mulai dari suku bunga yang diberikan, jangka waktu, syarat yang dibutuhkan sampai pengajuan bisa dilakukan di Finpedia. Seperti layanan keuangan dari Easy Cash yang memberikan pinjaman tanpa agunan mulai dari Rp200 ribu sampai Rp10 juta. Bunganya super murah 0,065%!

Dengan begitu, kamu tidak perlu repot untuk mengumpulkan informasi dari produk keuangan yang dibutuhkan dari ragam lembaga keuangan. Akses sekarang dan penuhi kebutuhan darurat kamu segera!